Probolinggo.SGI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023, Rabu (16/8/2023) pagi.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo, para Wakil Ketua DPRD (Lukman Hakim, Oka Mahendra Jati Kusuma dan Jon Junaidi) dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Dari pihak eksekutif hadir Plt. Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI ini dilakukan secara virtual (online) dan dipancarkan menggunakan 2 (dua) buah layar LCD di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo hadir bersama Iriana Joko Widodo dengan menggunakan busana adat Tanimbar Provinsi Maluku.
Kegiatan ini diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.
Plt. Bupati Timbul, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Forkopimda, Kepala OPD dan Camat menyaksikan Sidang Tahunan MPR RI mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI secara seksama mulai dari awal hingga akhir.
Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya menyampaikan Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur.
Bonus demografi akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.
Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata. Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia.
Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar, kalau dijumlah dari tahun 2015-2023, sebesar Rp 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.
Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan.
Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya. Yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.
Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. (Har).