Lumajang.SGI. Polemik seputar adanya dugaan indikasi permainan antara panitia dan calon kades menyeruak dikalangan masyarakat desa Tempeh Tengah kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang Jawa timur. Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lumajang yang akan digelar tanggal 27 September 2023, dan melibatkan 8 Desa dari empat Kecamatan yang ada dikabupaten tersebut.
Menghadapi kontestasi pilkades di desa Tempeh Tengah, ternyata ada hal yang cukup janggal dirasakan 3 calon yang oleh panitia pilkades setempat dinyatakan gugur. Meski secara teknis, mereka melalui mekanisme yang telah ditentukan, namun indikasi ketidakadilan sangat kentara diperlihatkan oleh oknum panitia dalam meloloskan kandidat cakades. Kenyataan ini dirasakan oleh Ketua DPC Tapal Kuda Nusantara (TKN) Kabupaten Lumajang Noto yang dalam pilkades tersebut juga mencalonkan diri.
Seperti diketahui, didesa Tempeh Tengah terdapat 8 Orang Cakades yang mendaftar dan mengikuti tahapan demi tahapan yang di laksanakan oleh para kandidat calon Kepala Desa, dan panitia telah melakukan seleksi yang ketat, sebagai persyaratan bagi semua Cakades. Sebelum penetapan Cakades, mereka harus melalui mekanisme yang menjadi ketentuan guna menjaring 5 calon dengan mengikuti tes tertulis yang bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Lumajang, mengingat melebihi aturan 8 calon harus dilakukan tes tertulis guna menetapkan 5 calon terbaik, dan dipastikan 3 calon harus gugur.
Menurut Hamsali, selaku Ketua Panitia Pemilihan Cakades Tempeh Tengah menyampaikan bahwa dari hasil tes tersebut ada 5 calon yang masuk dan ini memunculkan hasil penetapan per tanggal 31 Agustus 2023 antara lain ; 1. Mochamad Mashudi, 2. Susi Agustinah, 3. Anisah Nurullia S, 4. Rini Wulan Ndari dan 5. Moh. Mansyur Sah. Adapun 3 orang calon yakni, Noto, Swojo dan Dwi dinyatakan gugur alias tidak lolos.
Bisa dipastikan jika ke 5 orang inilah yang berhak untuk ikut pada putaran berikutnya diajang Pilkades di desa Tempeh Tengah 27 September mendatang.
Hamsali berasumsi jika ketiganya dianggap gugur karena dari segi usia dan lainya, Yang dimaksud tereleminasi itu adalah seleksi lanjutan di lakukan oleh panitia kabupaten, ya tadi itu hasilnya antara lain penilaian termasuk ijazah, dan penilaian umur, pengalaman kerja, yang terakhir penilaian tes tadi, dan nilai itu di rangkum, karena menurut Perbupnya minimal harus lima calon, karena ada 8 calon akhirnya kita lakukan tes tulis, yang 3 harus gugur tereliminasi mas, jelasnya
Disisi lain Noto yang juga Ketua DPC TKN Kabupaten Lumajang mensinyalir tidak lolosnya dia dalam pencalonan pilkades tersebut lebih disebabkan adanya dugaan bahwa ini semua mengindikasikan ada permainan antara Panitia dan calon-calon yang di loloskan, ia akan mempersoalkan hasil tes ini, dan pihaknya akan mengambil langkah setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum TKN.
Saya tidak terima kalau di gugurkan dan semua persyaratan dari awal sudah kita ikuti, setelah tes saya langsung keluar dan tidak menanda tangani berkasnya, itu ada dugaan kecurangan baik panitia juga calon-calon yang di loloskan,Tegasnya dengan nada tinggi, Jumat (01/9).
Bersama pendukungnya, Noto akan mengambil langkah demi mendapatkan keadilan, Kalau panitia mempersoalkan umur, apa di Perbup ada batasan umur, dan terkait lainnya, ini sudah jelas panitia tidak fair dan disinyalir adanya aroma permainan dengan semua ini, agar saya dan Swojo juga Dwi sengaja dijegal dan tidak di loloskan,ungkapnya.
Mendapati persoalan yang dihadapi Ketua DPC TKN kabupaten Lumajang tersebut, Ketua Umum Tapal Kuda Nusantara (TKN) Prasetyo Eko Karso, bersama timnya segera mengambil langkah tegas akan turun kewilayah tersebut, mengingat ada sesuatu yang tersirat bahwa ini ada dugaan kecurangan dalam proses penjaringan cakades.
Pria yang akrab disapa Eko ini dengan lugas mengindikasikan adanya pengkebirian demokrasi ditingkat desa. Kita akan turun membantu DPC TKN Lumajang, kalau perlu kita akan gugat panitia pemilihan itu, juga panitia Kabupaten, jelas disitu ada dugaan kecurangan, sengaja panitia menggugurkan ketiga calon karena hal lain, ini jelas pengeberian demokrasi, tegas Eko.(tim).