Probolinggo, SGI. Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis menyampaikan nota penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) setempat di ruang Sidang Utama, Senin (1/4) pagi.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Mujib. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Haris Nasution serta 20 orang anggota lainnya.
Menurut Pj Nurkholis, nota penjelasan LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2023. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda.
Dalam satu tahun terakhir ini banyak agenda-agenda, banyak program kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh wali kota terdahulu dan dengan prestasi yang begitu banyak dan luar biasa. Oleh karena itu saya menyerahkan LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2023 kepada dewan yang terhormat untuk selanjutnya agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
LKPJ tahun anggaran adalah mekanisme untuk saling berbagi peran dalam menganalisis dan mengevaluasi kondisi kinerja pemda yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Dilandasi prinsip kemitraan, untuk saling melengkapi dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Probolinggo. Berikutnya, akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagai hasil evaluasi guna penyempurnaan pada masa yang akan datang.
Dalam nota penjelasan LKPJ tersebut dijelaskan bahwa belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2023 mencapai Rp1,016 triliun atau 91 persen dari alokasi Rp1,116 triliun. Sedangkan, pendapatan daerah selama 2023 tercapai 103 persen atau Rp 968,4 miliar dari target Rp 932,3 miliar.
Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai 6,04 persen. Atau, turun 0,08 persen dari tahun 2022. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,9. Sementara itu, persentase jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 6,5 persen turun 0,17 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,6 persen.
Penjabat Wali Kota Nurkholis berharap laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan penyempurnaan di tahun mendatang. “Harapan kami laporan ini bisa segera dibahas, dan tentunya disetujui,” harapnya.
Pamungkas, LKPJ tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Abdul Mujib untuk dibahas lebih lanjut.Turut hadir dalam rapat yang dimulai sekira jam 9 pagi itu, Sekretaris Daerah Kota drg. Ninik Ira Wibawati, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.(har).