JEMBER.SGI.News. Diduga Sekda Jember Hadi Sasmito dicurigai memiliki motif dibalik aksi rapat bersama pejabat yang secara mendadak menghadang realisasi bantuan sosial ke masyarakat.
Kecurigaan itu diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Jember Widarto yang menduga justru Hadi sedang memainkan peran politik. Widarto tidak percaya alasan netralitas yang diucapkan Hadi.
"Tindakannya yang mengatasnamakan netralitas, tetapi sejatinya justru menunjukkan dia tidak netral. Merugikan rakyat," kata Widarto, Rabu, 16 Oktober 2024.
Memang, Hadi tiba-tiba memanggil sejumlah pejabat untuk menyampaikan kepada mereka agar menyetop realisasi seluruh bantuan sosial. Kemudian, Hadi berbicara ke media untuk mengumumkannya pada Selasa, 15 Oktober.
Sikap Hadi menuai reaksi, karena terjadi di tengah berlangsungnya kampanye, bukan sejak awal sebelum tahapan kampanye. Kian dicurigai lantaran sikap Hadi sejalan dengan seruan Kustiono Musri, yang diketahui merupakan pendukung aktif pasangan calon Fawait-Djoko.
Kemunculan Hadi yang lama menghilang semenjak terhimpit perkara dugaan korupsi billboard juga menjadi variabel kecurigaan banyak orang. Mengingat, ia tampil ke media berbicara masalah bantuan sosial tanpa sekalipun menyinggung perkara yang sedang menghimpitnya.
Widarto berpendapat, sikap Hadi cenderung menggiring opini bansos dihadang agar tidak dimanfaatkan oleh pasangan calon petahana Hendy Siswanto - KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun). Mengingat, duet tersebut sedang cuti untuk kampanye.
Apalagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan lagi posisinya cuti. Maka, tidak perlu ada yang ditakutkan. Silakan diawasi," tuturnya.
Menurut dia, semestinya bansos yang menjadi program reguler tidak perlu ditunda-tunda realisasinya. Alasannya, program jaring pengaman masyarakat semacam itu sudah diputuskan dalam APBD dan mengandung arti sebagai hak rakyat.
Sebelumnya sudah disepakati dalam pembahasan APBD 2024 jauh-jauh hari. Semua itu demi kepentingan rakyat, kenapa sekarang ditunda? Jika tidak ingin digunakan untuk kampanye silakan diawasi langsung transparan agar rakyat tahu siapa yang demi kepentingan rakyat, siapa demi kepentingan politik," ulasnya.
Widarto meyakinkan, langkah Sekda bakal disikapi oleh Fraksi PDI Perjuangan. "Kami ada digaris terdepan untuk membantu masyarakat. Kami menggugat. Mereka yang tidak senang dengan honorarium guru ngaji akan berhadapan dengan guru ngaji, mereka yang tidak senang adanya beasiswa, akan berhadapan dengan mahasiswa, dan seterusnya," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, lama tak terdengar kabarnya semenjak kasus dugaan korupsi billboard, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Hadi Sasmito secara mendadak tampil ke permukaan. Dia membuat statemen ke media massa pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Hadi bukannya bicara tentang perkara yang sedang membelitnya, tapi justru soal pembekuan realisasi seluruh jenis program bantuan sosial. Termasuk diantaranya jaring pengaman untuk warga miskin maupun honorarium bagi puluhan ribu guru ngaji.
Kontroversi pun tidak terelakkan. Pasalnya, Hadi melakukannya hanya selang beberapa hari dari penyegelan 10 billboard sebagai barang bukti penyidikan.
Disamping, pernyataan Hadi juga meluncur bukan di waktu sebelum tapi justru ketika tengah-tengah masa kampanye berlangsung. Apalagi, subtansi yang diutarakan Hadi sejalan dengan seruan kubu pendukung pasangan calon nomor 02 Muhammad Fawait - Djoko Susanto (Fawait-Djoko).
Hadi menyebut, alasan demi netralitas dirinya sudah mengundang rapat sejumlah pejabat untuk menjelaskan tentang penghentian realisasi berbagai bantuan sosial.
"Di dalamnya ada kegiatan sosial, pemberian bantuan ke masyarakat, seperti honor guru ngaji dan lainnya. Intinya, program kemasyarakatan harus dihentikan sementara sekaligus ini menjadi bagian netralitas ASN selama Pilkada," ucap Hadi.
Sikap Hadi menunda pencairan bantuan sosial itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan ada dugaan dilatarbelakangi paksaan oleh pihak tertentu.
Mengingat, sejalan dengan desakan dari sosok pendukung Fawait-Djoko, yakni Kustiono Musri yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cinta Jember sebelumnya menyatakan sikap gerakan 'Save APBD 2024'.
Di dalam suratnya, Kustiono menuntut penundaan bantuan sosial baik tunai maupun non tunai, beasiswa pelajar, honor guru ngaji, bantuan peralatan kerja, rehabilitasi tempat ibadah dan semua belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat.
Jadi, itu memang benar keinginan kami bahwa bansos itu harus ditunda. Kami berpandangan momentum penyaluran bansos itu ketika Pilkada akan sangat rawan untuk di politisir. Terutama oleh kepentingan petahana," ucapnya.(r).